Sejak beberapa hari lalu, kelangkaan tahu-tempe di pasar akibat berkurangnya pasokan kedelai di pasar komoditi internasional membuat pemerintah gerah dan kelabakan, bahkan terkesan sibuk mencari kambing hitam penyebabnya. Pasalnya dari kebutuhan kedelai nasional sebanyak 2,2 juta ton setiap tahun, pasokan kedelai dalam negeri hanya mampu mensuplai sebanyak 750 ribu ton.
Ini artinya kebutuhan kedelai dalam negeri sangat tergantung dari para importir besar yang bisa saja setiap saat mempermainkan supply dan demand, terlebih lagi menjelang hari raya rayalebaran, di mana semua kebutuhan pokok naik sampai 20 persen lebih. Anehnya kondisi seperti ini terjadi minimal setahun 2 kali, setiap menjelang hari raya lebaran dan natal-tahun baru, yang ujung-ujungnya rakyat kecil juga yang tercekik lehernya. Belum lagi bila terjadi kepanikan konsumen dikalangan kelas menengah yang biasanya langsung menyerbu sembilan bahan pokok di pasar.
Pemerintah beralasan bahwa harga kedelai naik akibat musim kering di AS yang menjadi pemasok utama kedelai impor, selain itu pemerintah juga berdalih bahwa China menaikan impor kedelai sampai 60 juta ton sekarang – Sehingga harga makin membumbung tinggi tak terkendali.
Jalan pintas atasi harga kedelai naik
Maka untuk mencari jalan pintas akhirnya pemerintah memberi ijin kepada koperasi tahu dan tempe untuk impor langsung, tanpa harus melalui importir besar, dengan tujuan agar bisa lebih murah. Inipun dengan catatan bila koperasi-koperasi yang diberi ijin mengimpor langsung kedelai tersebut tidak ikut bermain karena tergiur keuntungan besar dan aji mumpung ! Sebab yang namanya pengusaha tujuan utamanya tetap mencari keuntungan, baik itu koperasi atau apapun namanya.
Pagi tadi, dilansir Radio Elshinta, pengamat pertanian internasional HS Dillon mengatakan, fenomena melambungnya harga impor pangan ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan pemerintah tidak mampu memperbaikinya, meski sudah berganti Presiden beberapa kali. Karena pembangunan ketahanan pangan tidak menjadi prioritas utama, berbanding terbalik dengan di negara-negara maju yang memprioritaskan ketahanan pangan dan diawasi ketat oleh negara. Pemerintah hanya mementigkan pembangunan infrastruktur. Penguasaan lahan-lahan besar oleh konglomerasi maupun perusahaan besar ikut memicu kelangkaan tanah pertanian. “Jadi apapun yang akan dijalankan pemerintah tanpa adanya regulasi dan lahan yang memadai bisa berbuat apa ?” ujar HS Dillon.
Hari ini harga kedelai naik, besok apalagi ?
Kita tentu ingat, Indonesia pernah berhasil swa sembada pangan di era Soeharto, hanya sekali, sesudah itu melempem sampai saat ini. Disamping itu, menurut HS Dillon, “Untuk membangun ketahanan pangan negara, mutlak diperlukan Undang-undang yang baik, menyangkut kepemilkan tanah, land reform untuk petani, penataan peruntukan tanah dan sebagainya. Disinilah peran DPR sebagai pembuat Undang-undang harus bisa menyelesaikan itu,” ujarnya kepada Elshinta.
Sangat ironis rasanya Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, justeru sebagian besar kebutuhan pangannya sangat tergantung pada impor.
Terkait dengan harga kedelai naik, sebaiknya pemerintah segera membenahi sektor ketahanan pangan mulai saat ini juga. Jangan hanya terkesan sibuk mencari kambing hitam. Karena bila hari ini harga kedelai naik, AS dan China masih bisa djadikan kambing hitam sebagai penyebabnya. Lantas kalau besok harga beras naik dan kemudian lusa harga gula naik, siapa lagi yang jadi kambing hitam ? (Ded/Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar