Kepala Polres Palopo, AKBP Muh Fajaruddin mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak menyalahartikan program polisi masuk kampus ini.
"Program ini salah satu upaya kami untuk merangkul para mahasiswa mendukung tugas kepolisian, serta menciptakan Kamtibmas yang senantiasa kondusif dan terjaga," kata Fajaruddin di kantornya, Selasa (10/4/2012).
Program 'Police Goes to Campus' akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Salah satu agendanya menyosialisasikan tata cara dan prosedur pengamanan aksi unjuk rasa oleh Polri, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi benturan di lapangan antara anggota polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa dengan mahasiswa yang berunjuk rasa.
"Kami siap bermitra dengan mahasiswa, termasuk membuka ruang komunikasi dengan teman-teman mahasiswa menyangkut berbagai masalah hukum, aturan dan tata cara pengamanan unjuk rasa, dan lain-lain," katanya.
Menurut Kapolres, aparat kepolisian yang tengah bertugas melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa, senantiasa mengedepankan pendekatan persuasif. Polisi dalam melaksanakan tugas pengamanan di lokasi demonstrasi, senantiasa berada di tengah (netral) dan tidak memihak kepada salah satu pihak, baik mahasiswa yang tengah berunjuk rasa dan pihak yang didemo.
"Kami sangat berharap, rekan-rekan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya melalui aksi unjuk rasa mengedepankan aksi damai dan tidak anarkistis. Dengan begitu, unjuk rasa bisa berjalan tertib, aman dan lancar. Kami tidak menginginkan terjadi benturan antara petugas pengamanan dan pendemo, karena prinsipnya polisi mengedepankan pendekatan persuasif," tegasnya.
Seperti diketahui, ketika unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM 30 Maret lalu, terjadi bentrokan antara petugas pengamanan dengan ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Palopo (AMPO) di sekitar kantor Wali Kota dan DPRD. Polisi bertindak tegas "memukul mundur" ratusan pendemo setelah merusak kantor Wali Kota dan DPRD Palopo.
Dalam insiden ini, 18 orang terluka, tiga di antaranya, yakni dua mahasiswa dan satu warga sipil, tertembak oknum aparat pengamanan. Akibatnya, AMPO mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Mereka menuntut agar Kapolres Palopo, AKBP Muh Fajaruddin dan Wakapolres Palopo, Kompol Abire, bertanggungjawab.
Desakan agar dua pimpinan Polri di Palopo ini bertanggung jawab, kembali dituntut AMPO dalam aksi unjukrasa ke Kantor DPRD Palopo, kemarin. Mereka melakukan long march dari Lagota, kawasan Pusat Niaga Palopo (PNP) sejauh tiga kilometer (km) ke Kantor DPRD.
"Kami sangat mengecam tindakan represif aparat pengamanan di Palopo, sehingga dua rekan kami dan seorang warga terkena tembakan saat demo akbar penolakan kenaikan harga BBM di Palopo, 30 Maret lalu. Kami minta agar kasus penembakan ini diusut tuntas," kata Yertin Ratu, aktivis LSM yang ikut dalam aksi ini.(Chaerul Baderu/Koran SI/rfa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar